Program Prioritas Mendikbud Berdasarkan Hasil Rapat Dengan Komisi X DPR

Kemendikbud --- Rapat Kerja (Raker) Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) di Gedung Nusantara I Senayan Jakarta, Senin siang (11/4/2016) membahas sejumlah program prioritas di bidang pendidikan dan kebudayaan. Hal-hal yang dibahas pada raker tersebut meliputi realisasi pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, persiapan pembahasan Rancangan APBN Perubahan (APBN-P) tahun 2016, pelaksanaan ujian nasional 2016, dan Kurikulum 2013. Raker dipimpin Ketua Komisi X DPR-RI, Tauku Rifky Harsya dan dihadiri 32 anggota Komisi X. Mendikbud Anies Baswedan hadir didampingi pejabat eselon I dan II di Lingkungan Kemendikbud.

Mendikbud Anies Baswedan dalam paparannya menyebutkan bahwa realisasi anggaran per 10 April 2016 sebesar 6,3 persen, namun Mendikbud optimis target serapan anggaran pada triwulan pertama akan tercapai. "Angka ini (6,3 persen) masih di bawah target, namun dalam 20 hari ke depan akan ada penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), pencetakan Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta bantuan-bantuan untuk satuan pendidikan dan lembaga masyarakat, jadi insya Allah dalam 20 hari kedepan kita akan bisa mendekati realisasi yang kita targetkan," kata Anies.

Baca Juga : PNS Daerah Siap-Siap Dimutasi Pada Tahun Ini

Terkait dengan APBN-P, Menteri Anies menjelaskan bahwa terjadi perubahan asumsi makro yang menyebabkan pemotongan belanja negara sesuai keputusan Kementerian Keuangan, yang mengharuskan Kemendikbud melakukan sejumlah efisiensi. Namun anggaran fungsi pendidikan tetap dipertahankan di atas 20 persen. Sumber-sumber penghematan yang diusulkan adalah hal-hal penunjang seperti kendaraan dinas, perjalanan dinas, paket meeting, pengadaan tanah baru, serta pembangunan gedung baru.

"Dalam kebijakan pemotongan ini, kami tetap mengamankan tunjangan gaji, tunjangan untuk guru, dan mengamankan kegiatan prioritas pemerintah yang terkait dengan Nawacita, mengamankan biaya operasional pendidikan," kata Mendikbud.

Mendikbud dalam kesempatan raker tersebut juga menjelaskan tentang pelaksanaan UN 2016. Untuk UN berbasis kertas dan pensil (UNKP), pencetakan dan distribusi naskah soal berjalan lancar dan sesuai rencana. Pelaksanaan UN Berbasis Komputer (UNBK) juga berjalan lancar meskipun ada sejumlah kendala teknis yang masih dapat diatasi.

Baca Juga : Inilah Daftar PNS Dari Tujuh Provinsi Yang Resmi Dimutasi

"Persiapan ujian nasional sudah diisi dengan hal-hal yang rasional yaitu belajar, bukan kegiatan-kegiatan yang irasional. Pembagian piagam integritas yang diterima bulan Februari lalu cukup membantu membuat suasana berubah. Sejauh ini, pengaduan tentang pelaksanaan UN menurun signifikan", kata Anies.

Terkait dengan Kurikulum 2013, Anies menjelaskan bahwa prioritas saat ini menyinkronkan ide, dokumen, dengan implementasi Kurikulum 2013. "Substansi yang kami perbaiki, pertama keselarasan kompetensi inti dan kompetensi dasar, kompleksitas pembelajaran kami tata kembali, taksonomi cara berfikir antar jenjang sudah kami perbaiki, dan perbaikan penerapan proses berfikir. Hasil perbaikan sudah kami selesaikan," kata Mendikbud. Sekolah nantinya bisa mengembangkan silabusnya sendiri, dan pemerintah menetapkan kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta menyiapkan rujukannya.

Sejumlah anggota Komisi X DPR-RI memuji pelaksanaan UN tahun ini, terutama kesuksesan pelaksanaan UNBK. "Saya mengapresiasi pelaksanaan UN tahun ini, tidak ada keterlambatan distribusi soal, serta UN berbasis komputer berjalan baik," kata Popong Otje Djundjunan. Anggota Komisi X dari daerah pemilihan Lampung I, Isma Yatun, menambahkan, pemerintah harus lebih memberi perhatian kepada peserta UN yang berkebutuhan khusus misalnya naskah soal dengan huruf Braile untuk tunanetra.

Sumber : http://www.kemdikbud.go.id