Menteri Pendidikandan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan akan segera menyajikan neraca
pendidikan kepada publik. Dalam neraca itu, masyarakat bisa melihat rincian
dari alokasi dan pemanfaatan anggaran fungsi pendidikan yang dikirim pemerintah
pusat ke daerah melalui dana transfer daerah. "Masyarakat bisa menilai
sendiri pengeluaran pendidikan setiap daerah,"katanya pada acara Kilasan
Setahun Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 di Kantor
Kemendikbud Jakarta Rabu 30 Desember 2015.
Anies mengatakan penyampaian fakta itu bisa
membuat masyarakat menilai apakah pemerintah daerah sudah optimal atau belum
dalam pengelolaan dana pendidikan di daerah. Menurutnya, selama ini ada
beberapa kasus dimana suatu daerah mendapat dana dari pusat dengan jumlah siswa
yang sedikit, berbanding dengan daerah yang mendapat dana dengan jumlah sama,
namun jumlah siswa yang lebih banyak. "Hasilnya, output murid dari daerah
yang muridnya lebih banyak justru lebih baik,"katanya.
Mantan Rektor Universitas Paramadina ini
mengatakan masyarakat pun bisa menilai apakah pemerintah daerahnya masing
masing sudah benar menyerap alokasi dana pendidikannya.
Diretur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Hamid Muhammad mengatakan transparansi melalui neraca pendidikan juga diharapkan
bisa memotret jumlah dan kegiatan pengelolaan anggaran di daerah. "Kami
ingin tahu, berapa sih kontribusi daerah untuk pendidikan," katanya.
Menurut Hamid, banyak anggaran yang
digunakan untuk pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat, seperti
dana Bantuan Operasional Sekolah, atau tunjangan guru. Namun pemerintah daerah
banyak yang menyembunyikan jumlah anggaran daerah yang digunakannya untuk
pendidikan. "Jangan sampai diberikan otonomi daerah tapi tidak ada
komitmen dari mereka untuk pendidikan,"katanya.
Dengan transparansi anggaran, masyarakat pun bisa
membandingkan bagaimana potret daerah itu terkait dengan hasil Uji Kompetensi Guru
dan Ujian Nasional setiap daerah. Neraca itu juga bisa menjaring kapasitas
fiskal daerah tersebut. "Orang bisa menilai, daerah itu mendapat anggaran
besar, tapi mengapa UN dan UKGnya kecil,"katanya.
Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Indonesia pada 2016 sebanyak Rp 2.095 triliun. Anggaran untuk pendidikan
mencapai Rp 419 triliun, 66 persen dari Rp 419 triliun akan ditransfer ke
daerah.
0 komentar