JAKARTA – Pekan depan, sebagian rakyat Indonesia akan melaksanakan
pilkada serentak untuk memilih kepala daerah di masing-masing tempat
tinggalnya. Beberapa harapan pun muncul terkait realisasi program yang
dijanjikan para calon, termasuk di bidang pendidikan.
Aspirasi masyarakat mengenai pendidikan
sendiri salah satunya dituangkan melalui laman kawalpendidikan.org. Setelah di-launching pada
29 Oktober, kini sudah ada 334 harapan dan 3.377 dukungan.
"Dari harapan itu dibagi menjadi sembilan
kategori, yakni guru, kualitas, akses, politisasi, tata kelola, pembelajaran,
karakter, pendidikan nonformal, dan visi. Menariknya, yang paling menonjol adalah
harapan yang berhubungan dengan karakter dan budi pekerti," ucap pemerhati
pendidikan dan pengembang pendidikan karakter, Doni Koesoema, Kamis
(3/12/2015).
Ia memaparkan, sayangnya dari 24 pasangan
calon di 10 daerah pemilihan pilkada yang ada di kawalpendidikan.org, tidak ada
satu pun yang memilki janji kampanye tentang pendidikan karakter. Sehingga, apa
yang diharapkan masyarakat belum sejalan dengan program yang dijanjikan calon
kepala daerah.
Pendidikan karakter sendiri, kata Doni,
merupakan kegiatan mendidikan yang mengombinasikan antara otot, otak, dan
watak. Namun, sekarang yang terjadi adalah defisit respect pada tubuh, misalnya
banyak terjadi tawuran di kalangan pelajar. Dia menjelaskan, pendidikan
karakter akan mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab pada daerahnya.
"Harapan tertinggi kedua adalah mengenai
pembelajaran. Seperti banyaknya keluhan tentang kualitas guru saat mengajar.
Kemudian disusul harapan tentang guru yang harus memiliki kompetensi,"
sebutnya.
Sedangkan harapan berikutnya yang banyak
disoroti oleh masyarakat adalah mengenai akses pendidikan. Menurut Doni,
masyarakat tidak melulu mempermasalahkan mengenai bangunan, tetapi yang
terpenting adalah punya pendidik yang berkompeten. Selain itu, perlu
memerhatikan akses pendidikan bagi orang kurang mampu di perkotaan dan orang di
pelosok.
Sementara melalui laman tersebut, Koordinator
kawalpendidikan.org, Fasli Jalal, berharap isu pendidikan menjadi isu bagi
semua orang, baik dari kalangan anak didik, keluarga, entrepreneur, dan sebagainya.
Pasalnya, alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN perlu turut
dikontrol atau dikawal oleh masyarakat guna merealisasikan pendidikan yang
berkualitas.
"Masyarakat semakin cerdas memilih calon
yang mampu menangkap aspirasi mereka di bidang pendidikan dan bersedia
merealisasikan harapan itu kelak setelah mereka terpilih," imbuhnya.
0 komentar